ilustrasi pasangan tengah berkencan. Tapple, aplikasi kencan populer di Jepang gunakan data resmi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan pengguna dan mencegah penipuan.

Lihat Foto

Jepang, Tapple gunakan data pemerintah untuk memverifikasi status pernikahan penggunanya.

Fitur ini diluncurkan Tapple pada Rabu, 30 April 2025 dan terhubung langsung dengan data pemerintah.

Tapple mengeluarkan inovasi ini sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pengguna platform kencan daring dan mencegah penipuan.

Hal ini terkait maraknya kasus penipuan, di mana marak pengguna yang telah menikah kemudian berpura-pura lajang di aplikasi kencan online.

Akun Pengguna yang Sudah Menikah akan Ditangguhkan

Untuk mengaktifkan fitur ini, pengguna aplikasi kencan kini harus memberikan izin kepada aplikasi untuk mengakses portal pemerintah secara daring.

Setelah status perkawinan diverifikasi, maka nantinya akun individu yang terbukti sudah menikah akan langsung ditangguhkan oleh penyedia layanan.

Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dalam pencarian pasangan dan mendorong kejujuran di antara pengguna.

Upaya Tapple Jawab Kekhawatiran Pengguna

Aplikasi kencan daring Tapple yang kini memiliki lebih dari 20 juta pengguna mencatat bahwa lebih dari setengah penggunanya merasa khawatir tentang kejujuran lawan bicara mereka.

Berdasarkan survei internal yang dilakukan, 69 persen pengguna perempuan dan 54 persen pengguna laki-laki menyatakan kekhawatiran mengenai keaslian status pernikahan pengguna lain.

Selain itu, 97 persen perempuan dan 83 persen laki-laki mengaku ingin mengetahui secara pasti apakah calon pasangan mereka masih lajang atau sudah menikah.

Teknologi untuk Mengatasi Krisis Demografi

Inisiatif Tapple mendapat dukungan luas di tengah kekhawatiran nasional Jepang akan angka kelahiran yang terus menurun.

Terlebih, hasil survei pemerintah pada Juli 2024 menunjukkan bahwa seperempat dari pasangan menikah berusia 40 tahun ke bawah bertemu melalui aplikasi kencan daring.

Sebagai negara dengan populasi tertua kedua di dunia setelah Monako, Jepang terus mencari cara untuk mengatasi krisis demografi.

Salah satunya dengan cara mendorong angka pernikahan yang diharapkan akan berdampak kepada angka kelahiran.

Selain Tapple, pemerintah Kota Tokyo juga mengembangkan aplikasi kencan mereka sendiri.

Aplikasi tersebut mengharuskan pengguna mengunggah dokumen resmi yang membuktikan bahwa mereka belum menikah secara hukum.

Selain itu, pengguna juga perlu menandatangani surat pernyataan kesiapan untuk menikah.

Dengan pendekatan yang lebih transparan dan berbasis data resmi, Jepang berharap teknologi dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan tantangan sosial yang dihadapi warganya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul